Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua : 25 Tahun Otsus Papua, Sampai Kapan Kami Menjadi Penonton di Negeri Sendiri,…???

LIA HAMBALI

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 01:29 WIB

5058 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Otsus Papua Dibentuk untuk Mensejahterakan Orang Asli Papua. Tetapi Mengapa Setelah Seperempat Abad, Kami Masih Harus Berteriak untuk Mendapatkan Kesempatan Ekonomi?

Mimika, AgaraNews.com // Hari ini, 21 November 2026, tepat 25 tahun perjalanan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Seperempat abad bukan waktu yang singkat. Sudah terlalu banyak anggaran digelontorkan, terlalu banyak aturan diterbitkan, terlalu banyak program dirancang, dan terlalu banyak janji pembangunan disampaikan atas nama kesejahteraan Orang Asli Papua.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, di tengah perjalanan panjang tersebut, kami dari Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua Kabupaten Mimika ingin menyampaikan satu pertanyaan yang mungkin selama ini belum mendapatkan jawaban yang sungguh-sungguh:

SEBENARNYA, APA YANG SALAH DENGAN PELAKSANAAN OTSUS PAPUA, SEHINGGA SETELAH 25 TAHUN BERJALAN, PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA MASIH MERASA HARUS BERJUANG UNTUK MENDAPATKAN TEMPAT DI TANAHNYA SENDIRI?

Otsus dahulu hadir dengan harapan besar. Kami berharap kebijakan ini menjadi jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, membuka kesempatan, memperkuat ekonomi orang asli, serta memberikan ruang bagi anak-anak Papua untuk tumbuh dan mandiri di negerinya sendiri.

Tetapi hari ini, ketika pembangunan terus berjalan, proyek pemerintah terus bertambah, anggaran terus dialokasikan, dan berbagai aktivitas ekonomi berlangsung di Tanah Papua, masih muncul pertanyaan tentang di mana posisi pengusaha Orang Asli Papua dalam seluruh proses pembangunan tersebut.

Apakah kami hanya dibutuhkan ketika pemerintah berbicara tentang keberhasilan Otsus? Apakah kami hanya menjadi bagian dari data penerima manfaat dalam laporan pembangunan? Ataukah kami benar-benar diberikan kesempatan untuk menjadi pelaku ekonomi dan pemilik masa depan di tanah kami sendiri?

ATURAN DARI PUSAT TERUS BERTAMBAH, TETAPI MENGAPA PENGUSAHA OAP MASIH MERASA TERSISIHKAN?

Pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai regulasi untuk memperkuat keberpihakan kepada Orang Asli Papua. Bahkan, melalui Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025, pemerintah kembali mengatur pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, termasuk mekanisme afirmasi bagi pelaku usaha OAP.

Pertanyaannya, kalau aturan sudah dibuat, kalau kebijakan afirmasi sudah disiapkan, kalau pemerintah pusat sudah berbicara tentang keberpihakan, mengapa persoalan yang sama terus berulang di daerah?

Mengapa pengusaha OAP masih harus memperjuangkan kesempatan memperoleh pekerjaan?

Mengapa masih muncul keluhan mengenai pembagian paket proyek, transparansi pengadaan, dan pelaksanaan kebijakan afirmasi?

Di mana letak persoalannya? Apakah pada regulasinya, pelaksananya, pengawasannya, atau kemauan untuk benar-benar memberikan ruang kepada pengusaha asli Papua?

Kami tidak kekurangan aturan. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana aturan tersebut benar-benar dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh pengusaha OAP.

Jangan sampai pemerintah pusat membuat aturan dengan semangat keberpihakan, tetapi ketika sampai di tingkat pelaksanaan, semangat tersebut justru kehilangan makna. Jangan hanya bagus di atas kertas, tetapi kosong dalam kenyataan.

MENGAPA KAMI HARUS PALANG? MENGAPA KAMI HARUS RIBUT DULU BARU DIDENGAR?

Ini pertanyaan yang harus menjadi bahan renungan seluruh penyelenggara pemerintahan di Tanah Papua.

Mengapa persoalan pengusaha OAP sering kali harus berujung pada aksi protes, pemalangan kantor, dan demonstrasi sebelum mendapatkan perhatian?

Apakah suara pengusaha OAP tidak cukup penting ketika disampaikan melalui surat resmi, pertemuan, audiensi, dan jalur komunikasi pemerintahan?

Apakah kami harus selalu turun ke jalan agar pemerintah mau mendengarkan persoalan yang kami hadapi?

Kami tidak menginginkan pemalangan menjadi budaya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Kami juga tidak ingin setiap persoalan harus diselesaikan melalui keributan.

Tetapi pemerintah harus memahami bahwa ketika persoalan yang sama terus berulang, ketika aspirasi tidak memperoleh jawaban yang jelas, dan ketika kesempatan ekonomi yang diharapkan tidak kunjung dirasakan, kekecewaan masyarakat akan terus menumpuk.

Peristiwa aksi pengusaha OAP di Sorong, pemalangan kantor pengadaan di Mimika, hingga aksi pengusaha di Kantor PUPR Papua Tengah harus menjadi peringatan bahwa persoalan keberpihakan ekonomi membutuhkan penyelesaian yang serius.

Jangan menunggu kantor dipalang baru pemerintah datang berbicara. Jangan menunggu masyarakat turun ke jalan baru aspirasi diperhatikan. NEGARA SEHARUSNYA HADIR SEBELUM MASYARAKAT HARUS BERTERIAK.

Pemerintah harus membangun ruang komunikasi yang terbuka, menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif, serta memberikan kepastian bahwa setiap aspirasi pengusaha OAP mendapatkan jawaban dan tindak lanjut.

KAMI TIDAK MEMINTA DIKASIHANI, KAMI MEMINTA KESEMPATAN YANG ADIL

Perlu kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk mempertentangkan pengusaha Orang Asli Papua dengan pengusaha dari luar Papua.

Kami tidak menolak investasi. Kami tidak menolak pembangunan. Kami juga tidak menolak persaingan usaha.

Yang kami pertanyakan adalah mengapa di tengah kebijakan Otsus yang membawa semangat afirmasi, pengusaha OAP masih merasa belum mendapatkan kesempatan yang sebanding dengan harapan kebijakan tersebut.

Kami tidak ingin menjadi penonton ketika pembangunan berlangsung di tanah kami sendiri.

Kami ingin memiliki perusahaan yang tumbuh. Kami ingin mengerjakan proyek pembangunan dengan kemampuan kami. Kami ingin mempekerjakan anak-anak Papua. Kami ingin memiliki modal, pengalaman, teknologi, dan kemampuan manajemen agar mampu bersaing.

Kami ingin anak-anak Papua tidak hanya menjadi tenaga kerja di perusahaan orang lain, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik, pemimpin, dan pengusaha yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi sesama orang Papua.

Apakah cita-cita seperti ini terlalu besar untuk diperjuangkan melalui Otsus?

Bukankah salah satu tujuan keberpihakan khusus adalah memberikan kesempatan yang lebih baik kepada Orang Asli Papua untuk mengejar ketertinggalan dan membangun kemandirian?

KAMI TIDAK MEMINTA PROYEK UNTUK DIHADIAHKAN. KAMI MEMINTA HAK AFIRMASI DIJALANKAN DAN KESEMPATAN USAHA DIBUKA SECARA NYATA.

Kami pun menyadari bahwa kesempatan harus diikuti tanggung jawab. Pengusaha OAP harus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, memenuhi standar pekerjaan, dan membuktikan kemampuan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dipercayakan.

Tetapi bagaimana kami dapat berkembang jika kesempatan untuk belajar, memperoleh pengalaman, membangun modal, dan meningkatkan kapasitas saja masih menjadi persoalan?

Berikan kesempatan, lakukan pembinaan, bangun kemitraan yang sehat, dan biarkan pengusaha OAP tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang sesungguhnya.

JANGAN HANYA MEMEKARKAN PROVINSI, TETAPI MEKARKAN JUGA KESEMPATAN EKONOMI ORANG ASLI PAPUA

Selama perjalanan Otsus, Papua telah mengalami perubahan besar, termasuk lahirnya lima provinsi baru melalui kebijakan pemekaran wilayah.

Kami berharap pemekaran bukan hanya memperbanyak pusat pemerintahan dan memperluas struktur birokrasi, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat asli Papua.

Jangan sampai provinsi bertambah, anggaran bertambah, proyek bertambah, tetapi pengusaha OAP tetap menghadapi persoalan yang sama.

Setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Tanah Papua harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap pertumbuhan pengusaha asli Papua.

Pembangunan harus menciptakan pengusaha baru, memperkuat usaha yang sudah ada, membuka lapangan pekerjaan, dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Karena keberhasilan Otsus tidak cukup dilihat dari banyaknya bangunan yang berdiri, tetapi juga dari banyaknya keluarga OAP yang ekonominya membaik dan banyaknya pengusaha OAP yang berhasil tumbuh.

TUJUH PERTANYAAN DAN TUNTUTAN KAMI KEPADA NEGARA

Dalam momentum 25 tahun Otsus Papua, Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua Kabupaten Mimika meminta pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk menjawab persoalan mendasar berikut:

1. Di mana hasil nyata 25 tahun Otsus dalam membangun kemandirian ekonomi pengusaha Orang Asli Papua?

2. Mengapa regulasi afirmasi yang diterbitkan pemerintah pusat belum sepenuhnya menjawab keluhan pengusaha OAP di tingkat pelaksanaan?

3. Mengapa distribusi paket pekerjaan pemerintah belum memberikan kepastian dan transparansi yang dirasakan oleh pengusaha OAP?

4. Mengapa pengusaha OAP masih harus melakukan aksi protes untuk memperjuangkan kesempatan usaha yang menjadi bagian dari semangat kebijakan afirmasi?

5. Di mana pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Perpres Nomor 108 Tahun 2025 dan kebijakan afirmasi lainnya?

6. Apa langkah konkret pemerintah untuk membangun pengusaha OAP yang mandiri, memiliki modal, berkapasitas, dan berdaya saing?

7. Kapan pemerintah benar-benar menjadikan pengusaha OAP sebagai bagian penting dan nyata dari pembangunan ekonomi di Tanah Papua?

Kami mendesak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, MRP, DPRP, DPRK, serta seluruh lembaga terkait untuk menjadikan pertanyaan tersebut sebagai agenda evaluasi bersama.

Kami meminta evaluasi terbuka terhadap pelaksanaan Otsus, transparansi distribusi paket pekerjaan, pengawasan kebijakan afirmasi, serta penyusunan program pemberdayaan pengusaha OAP yang terukur dan berkelanjutan.

25 TAHUN OTSUS: JANGAN SAMPAI HARAPAN KAMI KEMBALI MENJADI JANJI

Kami tidak ingin momentum 25 tahun Otsus hanya diisi dengan pidato tentang keberhasilan pembangunan, sementara persoalan mendasar masyarakat masih terus berulang.

Kami ingin ada keberanian untuk mengakui persoalan, membuka ruang dialog, memperbaiki kebijakan, dan memastikan bahwa keberpihakan kepada Orang Asli Papua benar-benar dilaksanakan.

Jangan biarkan pengusaha OAP terus bertanya-tanya tentang masa depan mereka di tanah sendiri.

Jangan biarkan anak-anak Papua tumbuh dengan menyaksikan bahwa kesempatan ekonomi di negerinya sendiri sulit mereka raih.

Jangan biarkan seperempat abad Otsus berlalu tanpa perubahan yang berarti dalam membangun kekuatan ekonomi Orang Asli Papua.

KAMI TIDAK INGIN 25 TAHUN OTSUS HANYA MENINGGALKAN CERITA TENTANG BESARNYA ANGGARAN. KAMI INGIN 25 TAHUN OTSUS MENJADI SEJARAH LAHIRNYA PENGUSAHA-PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING.

Negara harus hadir bukan hanya ketika ada persoalan keamanan, bukan hanya ketika terjadi pemalangan, bukan hanya ketika masyarakat turun ke jalan.

Negara harus hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hadir memberikan kesempatan, melindungi hak, membuka akses, membangun kemampuan, dan memastikan bahwa Orang Asli Papua menjadi bagian nyata dari kemajuan di negerinya sendiri.

Pada usia 25 tahun Otsus ini, kami ingin menyampaikan satu pesan:

JANGAN TANYAKAN MENGAPA KAMI TERUS BERSUARA. TANYAKAN MENGAPA SETELAH 25 TAHUN OTSUS, PERSOALAN YANG SAMA MASIH HARUS KAMI PERJUANGKAN.

OTSUS HARUS MENJADI JALAN KEMANDIRIAN EKONOMI ORANG ASLI PAPUA, BUKAN SEKADAR MENJADI CATATAN PANJANG TENTANG ANGGARAN DAN REGULASI.

KAMI INGIN MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI, BUKAN PENONTON DI TENGAH PEMBANGUNAN TANAH PAPUA!

ALIANSI PEDULI PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA

KABUPATEN MIMIKA

Berjuang untuk keberpihakan, keadilan, dan kemandirian ekonomi Orang Asli Papua.(Lia Hambali)

Reporter : Maru

Berita Terkait

Polsek Tamalate Buka Suara Terkait Kasus Penikaman Maut di CPI Lego‑Lego Makassar : Penyelidikan Terus Berjalan, Identitas Pelaku Masih Didalami
Bupati Karo Buka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik, Dorong Transformasi Budaya Birokrasi
Reaksi Polres Simalungun Evakuasi Korban Pohon Tumbang di Jalur Parapat–Siantar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat
Penanganan Profesional Satlantas Polres Simalungun di Lokasi Kecelakaan Kereta Api Tabrak Mobil di Sinaksak, Polisi Bersama Masyarakat Bantu Padamkan Api dan Evakuasi
Polres Simalungun Ucapkan Selamat Hari Anak Sedunia, Tegaskan Polri Berintegritas, Humanis dan Dekat dengan Masyarakat
Dr. dr. Andre Yulius, S.Th., M.PdK., MH., CPLA :Branding Bukan Semata Soal Tampilan Menarik, Konten Viral, atau Pencitraan Mewah
UU PERAMPASAN ASET DALAM PUSARAN KEKUASAAN : Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum
Angga Alkautsar, Sekretaris Komisariat PMII Institut Nahdlatul Ulama (ISTNU) Aceh, Minta Pemerintah Tangani Pemulihan dan Pencegahan Banjir Bandang di Gayo Lues dengan Serius

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 01:35 WIB

Polsek Tamalate Buka Suara Terkait Kasus Penikaman Maut di CPI Lego‑Lego Makassar : Penyelidikan Terus Berjalan, Identitas Pelaku Masih Didalami

Sabtu, 21 November 2026 - 01:29 WIB

Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua : 25 Tahun Otsus Papua, Sampai Kapan Kami Menjadi Penonton di Negeri Sendiri,…???

Sabtu, 21 November 2026 - 01:14 WIB

Bupati Karo Buka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik, Dorong Transformasi Budaya Birokrasi

Sabtu, 21 November 2026 - 01:10 WIB

Reaksi Polres Simalungun Evakuasi Korban Pohon Tumbang di Jalur Parapat–Siantar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 01:05 WIB

Penanganan Profesional Satlantas Polres Simalungun di Lokasi Kecelakaan Kereta Api Tabrak Mobil di Sinaksak, Polisi Bersama Masyarakat Bantu Padamkan Api dan Evakuasi

Sabtu, 21 November 2026 - 00:51 WIB

Dr. dr. Andre Yulius, S.Th., M.PdK., MH., CPLA :Branding Bukan Semata Soal Tampilan Menarik, Konten Viral, atau Pencitraan Mewah

Sabtu, 21 November 2026 - 00:48 WIB

UU PERAMPASAN ASET DALAM PUSARAN KEKUASAAN : Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

Sabtu, 21 November 2026 - 00:40 WIB

Angga Alkautsar, Sekretaris Komisariat PMII Institut Nahdlatul Ulama (ISTNU) Aceh, Minta Pemerintah Tangani Pemulihan dan Pencegahan Banjir Bandang di Gayo Lues dengan Serius

Berita Terbaru