Catatan, AgaraNews. Com // Keputusan Gubernur Sumatera Utara Bobby A. Nasution membangun jalan baru khusus agar wisatawan bisa hindari Pos Retribusi Air Panas Doulu bukan sekadar kebijakan teknis. Ini blunder politik dan hukum yang kalau diteruskan akan jadi bumerang telak bagi Pemprov Sumut sendiri.
Niatnya mungkin heroik, melindungi wisatawan dari pungutan. Tapi caranya salah kaprah, serampangan, dan menabrak prinsip negara hukum. Jika tidak dikoreksi, 6 bulan dari sekarang Bobby Nasution akan sibuk hadapi gugatan, demo warga Doulu, dan sorotan Nasional “Gubernur lawan Bupati demi pencitraan”.
Ini 4 alasan kenapa jalan bypass Doulu adalah kebijakan ngawur yang harus distop,..?
1. CACAT HUKUM BERAT : GUBERNUR LAWAN PERDA, NEGARA KALAH DENGAN PREMAN RETRIBUSI
Fakta hukum yang tidak bisa dibantah : Retribusi masuk Pemandian Air Panas Doulu dipungut berdasarkan Perda Kabupaten Karo. Artinya selama uangnya masuk “Pendapatan Asli Daerah (PAD) ” dan ada “karcis resmi “, maka pungutan itu “100% legal “.
Lalu pertanyaannya,..??? Atas dasar hukum apa Gubernur membangun jalan baru dengan tujuan tunggal “menghindari retribusi”?
Ini preseden gila. Kalau setiap pejabat tidak suka dengan Perda, solusinya bangun jalan baru untuk melawan Perda itu? Negara ini bubar. Otonomi daerah yang dijamin UU 23/2014 diinjak-injak.
Dua kemungkinan, dua-duanya jelek buat Bobby :
1. Jika retribusi Doulu resmi : Maka Gubernur sengaja melawan produk hukum daerah. Pemkab Karo punya legal standing kuat ” gugat Pemprov ke PTUN “. Pemprov pasti kalah, APBD hangus bayar biaya perkara, proyek jalan mangkrak.
2. Jika retribusi Doulu pungli : Lantas kenapa Gubernur tidak perintahkan APH tangkap pemalak? Kenapa malah negara yang “mengalah” dengan bangun jalan baru? Ini pengakuan telanjang bahwa Pemprov Sumut takluk dengan preman. Besok-besok preman pasar, preman terminal, preman parkir akan tepuk tangan “Cukup palak rakyat, nanti Gubernur yang buatkan jalan lain.”
Solusi waras : Audit Forensik Retribusi Doulu yang selama ini sudah berjalan 3 tahun. Libatkan BPKP, Inspektorat, Polisi. Jika liar = borgol. Jika resmi tapi tarif mencekik = Gubernur panggil Bupati Karo, revisi Perda bersama DPRD. Itu cara negarawan. Bukan cara koboi bangun jalan.
2. PEMBUNUHAN EKONOMI: PAD KARO DIJEGAL, 200+ UMKM DOULU MATI SURI
Bobby mungkin tidak sadar, tapi jalan bypass = pedang bermata dua yang tusuk perut rakyat Karo sendiri.
Hitung-hitungannya brutal :
1. PAD Kabupaten Karo jebol. Retribusi Doulu salah satu penyumbang PAD terbesar sektor wisata. Uang itu dipakai bayar gaji honorer Dispar, beli solar alat berat perbaiki jalan desa, subsidi BUMDes, insentif penjaga kebersihan. Jalan bypass dibuka, PAD hilang miliaran setahun. Siapa yang nombok,..? Rakyat Karo juga lewat pajak lain yang dinaikkan.
2. Genosida UMKM Doulu. Cek ke lokasi : ada 200+ KK hidup dari jalur wisata lama. Tukang parkir, penjual jagung rebus, warung kopi, homestay, ojek, penjual sulfur, penyewa tikar. Mereka bukan pemalak. Mereka cari makan halal. Jalan baru dibuka, wisatawan lewat jalur lain, mereka mati suri dalam 3 bulan. Gubernur mau tanggung jawab kasih mereka kerja baru?
3. APBD Sumut jadi bancakan proyek “anti-retribusi”. Hari ini Doulu, besok Tangkahan, lusa Berastagi, besoknya lagi Parapat. Tiap ada retribusi, Pemprov bangun jalan baru? APBD Sumut bukan dompet pribadi. Ini pemborosan uang rakyat untuk perang ego.
Solusi ekonomi : E-Ticketing Doulu + Bagi Hasil 70:30 Desa. Wisatawan scan QRIS, uang langsung split : 70% PAD Karo, 30% langsung ke rekening Desa Doulu untuk bangun MCK dan parkir. Transparan, UMKM hidup, wisatawan senang, Pemprov tidak keluar duit bangun jalan sia-sia.
3. BOM WAKTU SOSIAL : GUBERNUR VS BUPATI, WARGA DOULU VS PEMPROV
Kebijakan ini sedang menanam ranjau konflik horizontal yang siap meledak.
Skenario neraka yang sudah di depan mata :
1. Perang dingin Pemprov vs Pemkab Karo. Bupati dan DPRD Karo pasti tersinggung. Mereka dipilih rakyat Karo, lalu kewenangannya dilangkahi Gubernur dengan alasan “bela wisatawan”. Sinergi pembangunan Karo-Sumut hancur. Siapa rugi,..? Rakyat…!!!
2. Warga Doulu vs Pekerja Proyek Jalan. Warga Doulu jaga objek wisata itu turun-temurun. Tanahnya, keringatnya. Tiba-tiba rezeki mereka diputus dengan jalan bypass. Jangan kaget kalau nanti ada blokir jalan, bakar alat berat, atau bentrok. Gubernur mau kirim Brimob hadapi warganya sendiri,..???
3. Pembunuhan karakter Bobby Nasution. Narasi yang sudah beredar: “Gubernur menantu Presiden Ke- 7 tapi tidak paham otonomi daerah”, “Cari panggung di Karo dengan korban rakyat kecil Doulu”, “Lebih galak ke Bupati daripada ke pemalak”. Sekali narasi ini nempel, susah lepas sampai 2029.
Solusi sosial : Gubernur turun ke Doulu, bukan kirim buldoser. Duduk lesehan dengan Kepala Desa, tokoh adat, pelaku UMKM. Dengarkan mereka. Jabatan Gubernur itu mediator, bukan mandor proyek. Sepakati tarif retribusi yang adil: Rp10 ribu/orang, anak gratis, lansia gratis, uangnya untuk bangun Doulu. Selesai tanpa satu meter aspal baru.
4. HAL TERBURUK UNTUK SELURUH SUMUT: KEPALA DAERAH JADI SUKA-SUKA LAWAN ATURAN
Ini yang paling bahaya. Kalau jalan bypass Doulu jadi, maka 33 Bupati/Walikota se-Sumut akan tiru.
Besok Wali Kota Medan tidak suka Retribusi parkir Kota Binjai, dia bangun jalan layang bypass Binjai. Bupati Simalungun tidak suka tarif masuk Parapat, dia bangun dermaga baru. Hukum dan Perda tidak ada harganya lagi. Semua main bangun infrastruktur untuk “mengakali” aturan.
Sumatera Utara akan jadi Provinsi koboi di mana APBD habis untuk proyek ego sektoral, bukan untuk selesaikan masalah rakyat. Ini warisan kepemimpinan yang sangat buruk dari Bobby Nasution.
Pak Gubernur Bobby, niat Bapak melindungi wisatawan itu mulia. 100% benar. Tapi penasihat Bapak memberi jalan sesat. Membangun jalan baru untuk hindari Retribusi adalah “senjata makan tuan”.
Anda tidak sedang lawan pemalak. Anda sedang lawan Bupati Karo, lawan DPRD Karo, lawan Perda, lawan ratusan KK warga Doulu, dan lawan prinsip otonomi daerah.
Masih ada waktu untuk mundur dengan kepala tegak. Hentikan proyek jalan bypass. Umumkan Satgas Saber Pungli Wisata Sumut. Panggil Bupati Karo besok pagi. Selesaikan di meja, bukan dengan ekskavator.
Kalau tidak, ingat tulisan ini : 6 bulan lagi nama Bobby Nasution akan ada di gugatan PTUN, di spanduk demo warga Doulu, dan di headline Nasional “Gubernur Sumut Kalah Lawan Perda Karo”.
Jadilah Gubernur yang selesaikan masalah, bukan Gubernur yang menciptakan masalah baru yang lebih besar. ( Lia Hambali)
