Jakarta, AgaraNews.com // Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kondisi ketahanan energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dalam laporannya, Bahlil memastikan stok Pertalite bersubsidi RON 90 dalam kondisi aman dengan ketahanan 16-18 hari. Sementara gangguan pasokan BBM di Bali yang sempat terjadi, dipastikan bukan karena stok menipis, melainkan keterlambatan distribusi kapal dari Jawa Timur.
Rekaman paparan Bahlil tersebut menjadi perhatian publik setelah ditayangkan melalui kanal YouTube Viva dan diberitakan pada Jumat (23/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapal Terlambat, Pasokan Bali Sempat Terganggu
Bahlil menjelaskan, persoalan pasokan BBM di Bali murni kendala teknis distribusi. Kapal pengangkut yang seharusnya tiba sekitar pukul 05.30 WIB baru merapat pada malam hari.
“Alhamdulillah hari ini di Bali, Bapak Presiden, stoknya sudah mencapai 12 hari,” ujar Bahlil dalam laporannya.
Meski pasokan Bali dilaporkan membaik, pemerintah masih menghadapi tantangan distribusi akibat cuaca dan kondisi geografis. Pendangkalan sungai di Kalimantan dan Asmat, Papua, menghambat jalur pengiriman sehingga diperlukan penyesuaian rute distribusi.
Bahlil juga menyampaikan stok LPG berada di atas rata-rata ketahanan 13 hari, sedangkan sejumlah komoditas energi lainnya memiliki cadangan lebih dari 20 hari.
Pemerintah juga telah menandatangani Peraturan Presiden terkait pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG melalui skema antar pemerintah atau _government-to-government (G-to-G)_ lewat Badan Layanan Umum (BLU).
Untuk solar, impor jenis CN48 dilaporkan sudah dihentikan, sedangkan solar CN51 masih sebagian diimpor. Gangguan kelistrikan di Batam yang sebelumnya terjadi juga dilaporkan telah tertangani.
PNBP Dibidik Rp165 Triliun, Ekspor Batu Bara Turun Tapi Nilai Naik
Dalam paparan yang sama, Bahlil melaporkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral periode Januari-Oktober 2026 mencapai Rp127,74 Triliun.
Jumlah itu setara sekitar 98,42 persen dari target APBN sebesar Rp133,63 Triliun. Pemerintah menargetkan penerimaan dapat meningkat hingga Rp165 Triliun untuk membantu memperkuat kemampuan fiskal, termasuk pembiayaan subsidi BBM.
Bahlil juga memaparkan penurunan volume ekspor batu bara Indonesia. Pada Januari-September 2025, ekspor disebut mencapai 374 juta ton, sedangkan pada periode yang sama 2026 turun menjadi 343 juta ton.
Namun, nilai ekspor justru meningkat dari sekitar US$21 miliar menjadi US$23,71 miliar.
Sementara itu, nilai ekspor nikel hingga Agustus 2026 dilaporkan mencapai US$24,55 miliar, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$21,22 miliar.
Paparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan menjaga pasokan energi, tetapi juga dituntut memastikan distribusi berjalan lancar dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tetap optimal.(Lia Hambali)
Sumber : Tayangan kanal YouTube Viva, Sabtu (24/10/2026), pukul 06.00 WIB; materi laporan Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (21/10/2026).
Reporter : Supriyadi





























