Jakarta, AgaraNews.com // Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI) ikut menyoroti soal polemik pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Polemik tersebut jadi perbincangan publik belakangan ini, karena dikaitkan dengan masih banyaknya guru honorer yang belum diangkat jadi PPPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Koordinator FGMI Muhamad Suparjo SM, pengangkatan pegawai SPPG jadi PPPK sebuah langkah positif demi menjaga profesionalitas kerja dari pegawai SPPG. Namun, ia juga tidak memungkiri masih banyaknya guru honorer yang belum diangkat jadi PPPK.
“Sebetulnya pengangkatan pegawai SPPG jadi PPPK langkah yang positif untuk profesional kinerja pegawai, karena ada perjanjian kerja dengan negara atau pemerintah. Yang jadi polemik selama ini karena pegawai SPPG dibanding bandingkan dengan para guru honorer. Sebetulnya lebih baik jika keduanya sama-sana diangkat jadi PPPK, apalagi para honorer yang sudah lama mengabdi,” kata Koordinator FGMI Muhamad Suparjo SM, Kamis (22/01/2026).
Lebih lanjut, Suparjo mengatakan bahwa pegawai SPPG yang diangkat jadi PPPK merupakan para pegawai dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan tidak semua pekerja SPPG menjadi PPPK.
*Yang diangkat PPPK kan itu pekerja SPPG yang diutus dari BGN, seperti kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan. Jadi tidak semua, dan memang mereka bekerja untuk negara karena program MBG merupakan program pemerintah,” ungkap Suparjo.
Dengan diangkatnya para pegawai SPPG jadi PPPK, Suparjo berharap agar pemerintah juga memperhatikan para guru honorer yang belum diangkat jadi PPPK. Khususnya untuk para guru honorer yang sudah puluhan tahun mengajar dan mengabdi untuk mencerdaskan bangsa.
“Selain kami mendukung kebijakan pegawai SPPG manjadi PPPK, kami juga mendorong pemerintah agar lebih perhatian kepada para guru honorer yang belum diangkat jadi PPPK. Ini semua demi keadilan untuk para pegawai yang memang bekerja demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Suparjo.
“Kita doakan dan dukung agar pemerintahan Pak Prabowo dapat lebih banyak mengangkat para pegawai menjadi PPPK, agar hidup mereka lebih terjamin. Terutama untuk para guru honorer, nakes dan yang bekerja untuk kepentingan negara, agar secepatnya menjadi PPPK,” tutupnya.(Lia Hambali)
Reporter : Edo Lembang
