Rabat, AgaraNews.com // Pada Jumat, 16 Oktober 2026 (bertepatan dengan 4 Jumada I 1448 H), berlangsung upacara pelantikan anggota kabinet pemerintahan baru Kerajaan Maroko di Istana Kerajaan di Rabat. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI, menandai babak baru tata kelola pemerintahan di negara yang dijuluki Maghrib al-Aqsa.
Struktur kabinet baru mencerminkan kombinasi strategis antara kesinambungan dan inovasi. Kepemimpinan kabinet kini diamanahkan kepada Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan. Ia merupakan wanita pertama Maroko yang menempati posisi tersebut di negara berpenduduk 95 persen Muslim.
Sejumlah posisi kunci tetap dipegang pejabat berpengalaman, seperti *Abdelouafi Laftit sebagai Menteri Dalam Negeri, Nasser Bourita sebagai Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika dan Warga Negara Maroko di Luar Negeri, serta Abdellatif Ouahbi sebagai Menteri Kehakiman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di samping itu, pembentukan kementerian baru seperti Kementerian Kecerdasan Buatan, Transformasi Digital, dan Reformasi Administrasi yang dipimpin Ahmed Rahhou menunjukkan respons adaptif Kerajaan Maroko terhadap tantangan era digital global.
Keputusan strategis ini mendapat sambutan hangat dari internasional, termasuk dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (Persisma), menyampaikan apresiasi mendalam atas terbentuknya susunan kabinet baru tersebut.
“Pembentukan kabinet baru ini merupakan bukti nyata dari kecermatan, kepiawaian, dan kearifan Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mengelola roda kepemimpinan Kerajaan Maroko,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Sabtu (18/10/2026).
Menurutnya, pemilihan bukan sekadar proses administratif, melainkan cerminan kecerdasan politik dan kehati-hatian dalam menempatkan individu terbaik yang memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen tinggi.
Ia menilai komposisi kabinet yang komprehensif, meliputi sektor perekonomian, kedaulatan pangan, inovasi teknologi, hingga perlindungan sosial, menunjukkan kepekaan pemerintah Maroko terhadap kebutuhan riil rakyatnya.
Penyelarasan Filosofis : Kepemimpinan, Visi, dan Tata Kelola
Kebijakan Raja Mohammed VI sejalan dengan gagasan filsafat politik. Filsuf Yunani Kuno, *Plato (428–347 SM)* dalam karyanya _Respublica (The Republic)_ mengemukakan konsep Filsuf-Raja (Philosopher King), dimana tata kelola ideal dicapai oleh sosok yang memiliki kebijaksanaan dan visi jangka panjang.
Secara paralel, prinsip ini sejalan dengan pandangan Niccolò Machiavelli (1469-1527) yang menekankan keberhasilan penguasa ditentukan oleh kemampuannya memilih penasihat dan menteri yang cakap.
Dari sudut etika pemerintahan, Immanuel Kant (1724-1804) menekankan pentingnya penegakan tugas moral (imperatif kategoris) dalam kepemimpinan melalui penunjukan pejabat berintegritas tinggi.(JS)
