ACEH SINGKIL agaranews.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menegaskan komitmennya untuk mendorong pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Kepulauan Banyak yang berkelanjutan. Komitmen ini disampaikan Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, saat menghadiri Konsultasi Publik Review Dokumen Penataan Blok Pengelolaan dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TWA Kepulauan Banyak di Aula BAPPEDA Aceh Singkil, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, BKSDA Aceh, BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh, unsur TNI-Polri, tokoh adat (MAA), Panglima Laot, serta pelaku wisata dan masyarakat setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tiga Pilar Utama: Konservasi, Perlindungan Masyarakat, dan Ekonomi
Bupati Safriadi Oyon menekankan bahwa Kepulauan Banyak bukan sekadar kawasan konservasi, melainkan juga identitas daerah, ruang hidup masyarakat, dan aset masa depan. Oleh karena itu, penataan kawasan harus dilakukan secara proporsional dengan menjaga keseimbangan tiga pilar utama.
“Konservasi harus kuat, masyarakat harus terlindungi, dan potensi ekonomi harus dapat tumbuh secara berkelanjutan,” tegas Bupati. Ia mengingatkan agar upaya konservasi tidak hanya berorientasi pada perlindungan alam semata, tetapi juga memperhatikan nasib masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan ekosistem tersebut.
Transparansi dan Data Akurat Menjadi Kunci
Pemkab Aceh Singkil menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan RPJP TWA Kepulauan Banyak, namun dengan catatan proses tersebut harus berjalan transparan dan berbasis data riil lapangan. Bupati meminta agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan mampu melahirkan kebijakan yang tepat guna, aplikatif, dan memberikan kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat.
Apresiasi juga disampaikan Bupati kepada BKSDA Aceh yang telah membuka ruang dialog partisipatif dalam proses penataan kawasan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah hingga tingkat gampong. (Redaksi)
