Kutacane,agaranews.com
Dalam upaya memperkuat jati diri kebangsaan dan membumikan nilai-nilai luhur Pancasila, Bupati Aceh Tenggara H.M. Salim Fakhry kembali menegaskan pentingnya internalisasi ideologi negara sebagai pondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disampaikan dalam forum diskusi publik bertema “Penguatan Gerakan Kebajikan Pancasila kepada Masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara” yang digelar di Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis (24/07/2025).
Forum ini merupakan bagian dari program nasional yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bekerja sama dengan Komisi XIII DPR RI, yang dilaksanakan di 100 titik di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperkuat kesadaran ideologis masyarakat secara merata, hingga ke tingkat akar rumput.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak sekadar membuka kegiatan, Bupati Fakhry turut memandu langsung jalannya diskusi, menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengarusutamakan ideologi Pancasila. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa tantangan sosial saat ini semakin kompleks, mulai dari derasnya arus globalisasi hingga maraknya infiltrasi paham-paham radikal.
“Forum seperti ini adalah kebutuhan mendesak. Kita tidak bisa menunggu. Pancasila harus diterjemahkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkup keluarga, sekolah, dan desa,” ujar Bupati Fakhry di hadapan peserta diskusi.
Ia juga menyoroti dua ancaman besar yang kerap mengintai generasi muda, yakni penyalahgunaan narkoba dan paham radikal. Menurutnya, membangun benteng ideologis sejak dini adalah strategi paling efektif untuk menjaga masa depan bangsa.
“Pancasila bukan hanya identitas formal bangsa ini. Ia adalah fondasi moral dan intelektual yang harus tertanam dalam setiap individu sejak usia dini,” tegasnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh strategis daerah, antara lain Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yulhendri, Rektor Universitas Gajah Lues, para camat, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, termasuk Ketua MPU Aceh Tenggara H. Bukhari serta mantan Bupati Aceh Tenggara H. Armen Desky. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan kolektif lintas sektor dalam mendorong gerakan ideologis yang substansial.
Dalam pemaparannya, Analis Kebijakan Ahli Madya BPIP RI, Hantoro Purnomo Haji, menyampaikan urgensi dari penguatan Pancasila yang tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan dalam tindakan dan budaya kolektif masyarakat.
“Pancasila bukan sekadar simbol negara. Kita dorong agar nilai-nilainya hidup dalam perilaku sosial. Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila adalah instrumen untuk menjangkau ruang-ruang sosial yang selama ini luput dari sentuhan ideologi,” jelas Hantoro.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI, H. Muslim Ayub, menekankan pentingnya menjadikan penguatan ideologi sebagai bagian integral dari pembangunan karakter nasional. Sebagai komisi yang membidangi hukum dan HAM, Komisi XIII menaruh perhatian besar terhadap peran strategis Pancasila dalam menjaga integritas sosial bangsa.
“Pancasila harus menjadi fondasi yang hidup dalam praktik, bukan hanya bahan pidato atau kajian. Kita ingin melihat nilai-nilai itu hadir di pasar, di sekolah, di rumah ibadah, dan di ruang publik,” ujar Muslim Ayub.
Ia juga menegaskan perlunya sinergi lintas sektor antara DPR, BPIP, dan pemerintah daerah agar penguatan ideologi tidak bersifat top-down, melainkan menjadi gerakan bersama yang bersifat partisipatif.
Diskusi berlangsung dinamis, membahas strategi-strategi praktis untuk membumikan nilai Pancasila dalam konteks lokal masyarakat Aceh Tenggara yang majemuk, religius, dan multikultural. Para peserta sepakat bahwa ideologi kebangsaan harus menjadi ruh dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Forum ini tidak hanya mencerminkan kesadaran ideologis yang kuat dari para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa Aceh Tenggara siap menjadi benteng ideologis Pancasila di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.
Ady
