Jakarta – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Provinsi DKI Jakarta menilai berbagai upaya menggiring opini publik yang mengaitkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dengan polemik yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional merupakan narasi yang menyesatkan dan tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat.
Ketua PW GPA DKI Jakarta, Dedi Siregar, menegaskan bahwa tuduhan maupun desakan agar Zulkifli Hasan diperiksa dalam kaitannya dengan persoalan yang berkembang di Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang keliru dan tidak tepat sasaran. Menurutnya, publik harus mampu membedakan antara pihak yang diduga melakukan penyimpangan dengan pihak yang justru berupaya mengungkap potensi permasalahan agar tidak merugikan negara.
“Kami menilai adanya upaya framing negatif terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan merupakan bentuk penggiringan opini yang tidak objektif. Jangan sampai masyarakat disuguhi informasi yang seolah-olah menyudutkan seseorang yang justru sedang menjalankan fungsi pengawasan dan keterbukaan informasi kepada publik,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut Dedi Siregar, sikap Zulkifli Hasan yang menyampaikan berbagai informasi terkait perkembangan program pangan dan gizi nasional kepada masyarakat justru patut diapresiasi sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara demokrasi, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
PW GPA DKI Jakarta menilai bahwa keberanian Zulkifli Hasan mengungkap adanya lonjakan jumlah operasional dapur dalam program yang menjadi perhatian publik harus dipandang sebagai langkah positif untuk mencegah potensi pemborosan anggaran negara. Informasi yang disampaikan kepada publik terkait peningkatan jumlah titik operasional dari rencana awal sekitar 21.000 titik menjadi 27.877 titik merupakan fakta yang layak menjadi perhatian bersama guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dedi menjelaskan bahwa dari sudut pandang pengawasan anggaran, informasi mengenai adanya potensi pembengkakan biaya operasional hingga mencapai angka yang sangat besar justru menunjukkan adanya kepedulian terhadap pengelolaan keuangan negara. Karena itu, sangat tidak tepat apabila informasi yang disampaikan dalam rangka keterbukaan dan pengawasan kemudian dipelintir menjadi tuduhan yang mengarah pada upaya kriminalisasi maupun pembentukan opini negatif terhadap seorang pejabat negara.
“Kami melihat apa yang dilakukan Pak Zulhas justru merupakan bentuk keberanian moral dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Ketika ada potensi pemborosan anggaran yang nilainya sangat besar, tentu masyarakat berhak mengetahui. Transparansi seperti ini seharusnya didukung, bukan malah dijadikan dasar untuk menyerang atau membangun narasi negatif,” tegasnya.
Lebih lanjut, GPA DKI Jakarta mengingatkan agar berbagai pihak tidak terburu-buru membuat kesimpulan tanpa didukung fakta dan proses hukum yang jelas. Menurut mereka, setiap dugaan penyimpangan harus ditangani oleh lembaga yang berwenang berdasarkan data, bukti, serta mekanisme yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi maupun tekanan opini publik yang dibangun secara sepihak.
Dedi menilai bahwa desakan pemeriksaan terhadap Zulkifli Hasan dalam konteks polemik tersebut merupakan langkah yang tidak tepat sasaran atau “salah kamar”. Sebab, hingga saat ini tidak terdapat dasar yang menunjukkan bahwa Menko Pangan terlibat dalam dugaan penyimpangan yang menjadi sorotan. Sebaliknya, yang terlihat justru adanya upaya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai potensi masalah yang perlu mendapat perhatian bersama.
PW GPA DKI Jakarta juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, aktivis, dan pengamat kebijakan publik untuk tetap mengedepankan prinsip objektivitas dalam menyikapi berbagai isu nasional. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun kritik harus dibangun di atas fakta dan data yang valid, bukan melalui framing, asumsi, ataupun tuduhan yang belum terbukti.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk menghentikan narasi yang bersifat tendensius dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Fokus utama kita seharusnya adalah memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik, anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab, dan setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” ujar Dedi.
Sebagai organisasi kepemudaan, PW GPA DKI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Menurut mereka, siapa pun pejabat yang berani menyampaikan fakta demi mencegah kerugian negara harus diberikan ruang dan dukungan, bukan justru menjadi sasaran serangan opini yang tidak berdasar.
Di akhir pernyataannya, Dedi Siregar menegaskan bahwa masyarakat harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ia berharap ruang publik tidak dipenuhi oleh narasi yang bersifat provokatif dan menyesatkan, melainkan menjadi wadah diskusi yang sehat demi mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan serta pengawasan anggaran yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Jangan sampai pejabat yang berani membuka informasi kepada publik justru menjadi sasaran framing negatif. Yang perlu didorong adalah pengungkapan fakta secara terang-benderang dan pengawasan yang objektif demi menjaga uang rakyat serta memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan,” tutup Dedi Siregar. (RED)
