Banda Aceh – agaranews.com// Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, Julkifli, mengikuti kegiatan Pembahasan Tahap IV Usulan Program/Kegiatan Tambahan Bagi Hasil (TBDH) Migas dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2027, termasuk pembahasan usulan perbaikan serta usulan perubahan DOKA Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 28 hingga 31 Juli 2026, tersebut digelar di Muraya Hotel, Banda Aceh, dan diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari seluruh Aceh.
Keikutsertaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk memastikan berbagai program prioritas di sektor pendidikan memperoleh dukungan pendanaan yang memadai melalui skema TBDH Migas dan DOKA.
Dalam forum pembahasan, setiap daerah diberi kesempatan memaparkan usulan program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi sektor pendidikan, momentum ini menjadi sangat penting untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan strategis, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana sekolah, penguatan mutu pendidikan, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, hingga pelestarian nilai-nilai kebudayaan daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara, Julkifli, mengatakan bahwa penyusunan usulan program dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, dukungan anggaran dari DOKA maupun TBDH Migas diharapkan mampu mempercepat pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Selain membahas usulan program untuk Tahun Anggaran 2027, forum tersebut juga mengevaluasi berbagai usulan perbaikan dan perubahan program DOKA Tahun Anggaran 2026. Pembahasan dilakukan secara rinci agar setiap program yang diusulkan benar-benar selaras dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Aceh, ketentuan perencanaan nasional, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Melalui forum ini, pemerintah kabupaten/kota juga dapat menyampaikan berbagai masukan dan kendala dalam pelaksanaan program yang telah berjalan, sehingga proses perencanaan anggaran ke depan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Julkifli berharap berbagai program yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat memperoleh persetujuan sehingga mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian kebudayaan daerah secara berkelanjutan. Menurutnya, investasi di bidang pendidikan merupakan fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.
Melalui keikutsertaan aktif dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan alokasi anggaran yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas belajar, serta pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari identitas dan kekayaan daerah. Ady gegoyong
