Tanjungbalai Asahan, Agaranews.net. 23 Juli 2026 – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungbalai Asahan melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pemberian hak integrasi dan remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan tersebut dipimpin oleh Dodi Noris Sinulingga,Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja,
selaku Ketua Sidang TPP.
Sidang TPP dilaksanakan dengan menghadirkan Kalapas,Refin Tua Simanulang selaku Pembina Tim Pengamat Pemasyarakatan,di hadiri langsung Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm. Kamtib), Pelaksana Tugas Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Plt. Ka. KPLP), jajaran pejabat struktural / seluruh anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan. Turut Hadir secara daring Josua Ginting dari Kantor Wilayah DITJENPAS SUMUT & Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan sebagai mitra dalam proses pemberian rekomendasi.
Dalam sidang tersebut, Tim Pengamat Pemasyarakatan menyetujui usulan pemberian hak kepada 311 Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri atas:
73 usulan Pembebasan Bersyarat (PB);
27 usulan Cuti Bersyarat (CB);
111 usulan Remisi Umum (RU);
100 usulan Remisi Keterlambatan Administrasi (RKA).
Sidang TPP merupakan forum evaluasi yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan warga binaan dalam memperoleh hak integrasi maupun remisi berdasarkan hasil pembinaan yang telah dijalani. Penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kepatuhan terhadap tata tertib, perubahan perilaku, keaktifan mengikuti program pembinaan, hasil asesmen, laporan perkembangan pembinaan, serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.
“Pelaksanaan sidang ini menjadi bagian dari implementasi Sistem Pemasyarakatan yang mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi” ujar Kalapas.
“Hak integrasi maupun remisi bukan merupakan pemberian secara otomatis, melainkan hak bersyarat yang hanya dapat diusulkan apabila warga binaan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tambah Kasi Binadik & Giatja.
Program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk menjalani proses reintegrasi sosial secara bertahap di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan. Melalui mekanisme tersebut, warga binaan diharapkan mampu menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan bermasyarakat, memperkuat hubungan dengan keluarga, serta mengembangkan kemandirian sebelum berakhirnya masa pidana.
Sementara itu, pemberian Remisi Umum dan Remisi Keterlambatan Administrasi merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku positif, disiplin, serta aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani pidana. Remisi juga menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kesadaran hukum, dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas.
Pelaksanaan Sidang TPP memberikan manfaat strategis bagi penyelenggaraan pemasyarakatan. Selain menjamin bahwa setiap usulan hak warga binaan diproses secara profesional dan terukur, sidang ini juga menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan yang telah dilaksanakan. Di sisi lain, pemberian hak integrasi yang tepat sasaran turut mendukung keberhasilan reintegrasi sosial, menekan potensi residivisme, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
Melalui pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pembinaan. Dengan sinergi seluruh unsur Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, diharapkan setiap warga binaan memperoleh haknya secara tepat sesuai ketentuan, sekaligus memiliki kesiapan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, mandiri, dan bertanggung jawab.
