Aceh Singkil, agaranews.com – Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS) mengeluarkan pernyataan keras terkait dugaan larangan kritik yang berasal dari lingkaran Prokopim Setdakab Aceh Singkil. Organisasi mahasiswa ini menilai bahwa larangan tersebut bukan sekadar aturan internal, melainkan sinyal bahwa pejabat publik di daerah itu mulai alergi terhadap kenyataan.
Ketua FMPK-AS, M. Yunus, menegaskan bahwa pelarangan kritik adalah tanda arah kerja pemerintahan yang keliru:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau pemerintah bekerja benar, mereka tidak perlu takut pada kritik. Orang yang alergi kritik biasanya menyadari ada sesuatu yang mereka tutupi,” Ucapnya Rabu (10/12/2025)
Menurut FMPK-AS, upaya menyensor berita bernada kritik dari kliping resmi pemerintah adalah tindakan usang, memalukan, dan bertentangan dengan semangat transparansi. M. Yunus menambahkan, di tahun 2025, masyarakat dapat mengakses berita di mana saja, sehingga menyensor kliping tidak akan menghilangkan masalah, justru memperparah situasi.
Organisasi ini juga menolak alasan “kesepakatan awal tahun” yang digunakan Kabag Prokopim untuk membenarkan tindakan tersebut, menilai itu sebagai ketidakpahaman terhadap prinsip kerja pers:
“Jangan menjadikan nama wartawan sebagai tameng untuk tindakan keliru. Media yang sehat tidak akan pernah mau terlibat dalam penguburan kritik,”
FMPK-AS menyoroti berbagai masalah yang sedang terjadi di Aceh Singkil saat ini, di antaranya:
– Banjir yang terus berulang
– Infrastruktur yang rusak parah
– Kelangkaan BBM
– Pelayanan publik yang amburadul
– Koordinasi pemerintah yang sering lambat
Dalam situasi tersebut, M. Yunus menegaskan bahwa kritik harus dibuka seluas-luasnya:
“Yang harus dibenahi itu kerja pemerintah, bukan suara rakyat. Jangan dibalik,”
Ia juga menilai bahwa membungkam kritik adalah cara mudah untuk membaca karakter kekuasaan:
“Ketika kritik disingkirkan, itu tanda ada pejabat yang mulai merasa dirinya raja kecil. Padahal jabatan itu amanah, bukan tameng untuk memoles citra,”
FMPK-AS menegaskan tidak akan tinggal diam, dan meminta Bupati Aceh Singkil turun tangan mengevaluasi pejabat yang menganggap kritik sebagai musuh. Di akhir pernyataan, M. Yunus mengingatkan bahwa kritik adalah bagian penting dari demokrasi dan kontrol publik:
“Selama Aceh Singkil masih punya rakyat yang peduli, jangan pernah bermimpi kritik bisa dibungkam. Aceh Singkil bukan daerah yang bisa dikelola dengan menutup mata lalu berharap masalah hilang sendiri.” Imbuhnya.
Tim Redaksi agaranews.com @lga
