SINGKIL. Agaranews.com – Ketegangan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil semakin memanas. Tiga fraksi, yaitu Fraksi Sahabat, Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya (GPB), dan Fraksi NasDem, secara tegas menolak jawaban Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, dalam rapat interpelasi yang digelar pada Rabu malam (8/4/2026). Akibatnya, mereka mendorong penggunaan hak angket sebagai langkah lanjutan.
Ketiga fraksi tersebut menilai penjelasan bupati tidak memuaskan dan gagal menjawab substansi persoalan yang diajukan dewan sejak 2 Maret 2026 lalu. Penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif sedang dalam kondisi tidak kondusif.
Juru bicara Fraksi NasDem, Harian, menegaskan bahwa jawaban bupati tidak sinkron dan cenderung menghindari inti pertanyaan. Hal serupa disampaikan oleh Surianto dari Fraksi GPB yang mengkritik lambatnya pengadaan lahan untuk program strategis serta dugaan ketidaksesuaian penyaluran dana. Sementara itu, Sariman dari Fraksi Sahabat menyatakan jawaban bupati tidak substantif dan tidak layak diterima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun sejumlah isu krusial yang menjadi sorotan utama meliputi:
Penggunaan dana bantuan presiden sebesar Rp4 miliar yang dinilai tidak transparan.
Persoalan Hak Guna Usaha (HGU).
Penempatan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah dinas.
Program Sekolah Rakyat yang berjalan lambat.
Keterlambatan dokumen Kerangka Utama Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Meski dorongan kuat telah muncul, Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, mengakui bahwa proses menuju hak angket masih terkendala jumlah dukungan. Saat ini, dukungan baru mencapai sekitar 14 anggota, sedangkan ambang batas membutuhkan tambahan sedikitnya lima anggota lagi.
“Jika syarat sudah terpenuhi, akan dibentuk tim untuk mengajukan hak angket,” ujar Amaliun. Ia menyebut konsolidasi internal terus dilakukan di balik layar.
Situasi ini menjadi ujian nyata bagi DPRK Aceh Singkil. Publik menanti apakah lembaga legislatif akan benar-benar menuntaskan proses ini hingga ke hak angket demi transparansi dan akuntabilitas, atau justru berhenti di tengah jalan akibat tarik-ulur kepentingan politik. Al
