Aceh Singkil agaranews.com – Mandeknya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 menuai kritik tajam dari Forum Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Singkil (FORMAS).
Kondisi ini dinilai mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan daerah serta gagalnya relasi kerja antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua FORMAS, Ahmad Fadil Lauser Melayu, menilai hingga terlewatnya batas waktu penganggaran, dokumen Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) serta Rancangan APBK 2026 belum juga dibahas.
Sementara itu, masyarakat justru dibiarkan tanpa kejelasan, seolah anggaran daerah bukan lagi menjadi prioritas bersama.
“Mandeknya APBK 2026 ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menggambarkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah yang melibatkan eksekutif dan legislatif,” ujar Fadil dalam keterangannya, selasa (23/12/25).
Ia menegaskan, kegagalan tersebut menunjukkan relasi yang tidak sehat antara Pemda dan DPRK. Menurutnya, Pemda terkesan abai terhadap kewajiban penyampaian dokumen anggaran, sementara DPRK terlihat pasif dan tidak memberikan tekanan yang cukup ketika tahapan penganggaran mulai keluar dari rel hukum.
Situasi ini, lanjut Fadil, memunculkan pertanyaan serius di tengah publik. Apakah kebuntuan APBK 2026 murni disebabkan oleh kelalaian administratif, atau justru merupakan dampak dari tarik-menarik kepentingan politik yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat.
“Ketika Pemda dan DPRK sama-sama gagal memastikan proses anggaran berjalan tepat waktu, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat Aceh Singkil,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa APBK yang sah, berbagai sektor strategis seperti pelayanan publik, program pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berada dalam posisi yang sangat rentan.
Oleh karena itu, FORMAS mendesak agar Pemda dan DPRK segera mengambil langkah konkret, transparan, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kebuntuan anggaran demi kepentingan masyarakat luas.
Tim Redaksi agaranews @lga
