Jakarta, AgaraNews.com //.Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Putri Khairunnisa, menegaskan bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi juga harus terlibat sebagai pengambil keputusan, pengawas program, dan penggerak ekonomi kerakyatan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Putri menyoroti sejumlah agenda strategis yang membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda, mulai dari pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi nasional di tengah tekanan global, hingga percepatan pembangunan berbasis kerakyatan.
Menurutnya, semangat persatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda harus diterjemahkan menjadi kontribusi nyata dalam menjawab berbagai tantangan bangsa. Karena itu, KNPI mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.
Pemuda Terlibat dalam Pengawasan MBG
Putri menilai program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pemenuhan gizi peserta didik. Namun, pelaksanaannya membutuhkan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak agar program berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.
Ia berpandangan bahwa pembaruan regulasi dan tata laksana program MBG perlu memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat, termasuk kalangan pemuda. Keterlibatan tersebut dinilai penting mengingat luasnya jangkauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membutuhkan pengawasan secara menyeluruh.
“MBG adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui asupan makanan bergizi bagi peserta didik,” ujar Putri.
Ia juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan. Menurutnya, pengawasan yang komprehensif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda, bukan semata-mata mengandalkan mekanisme pengawasan internal lembaga.
“Pembaruan produk hukum dalam tata laksana program MBG perlu melibatkan stakeholder, termasuk masyarakat dan pemuda dalam fungsi pengawasan,” katanya.
Bagi KNPI, partisipasi pemuda dalam mengawasi program publik merupakan salah satu bentuk keterlibatan langsung dalam pembangunan. Pemuda diharapkan turut memastikan bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
KNPI Dorong Pemuda Kawal Ekonomi Kerakyatan dan Kebijakan Nasional
Selain persoalan pemenuhan gizi, Putri menyoroti tantangan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Ia mengaitkan semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda dengan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha guna menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
KNPI juga mendorong penguatan ekonomi mikro melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), serta integrasi program-program tersebut dengan SPPG. Menurut Putri, keterhubungan ant program ekonomi dapat membuka peluang partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
“KNPI mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama pemerintah menghadapi tekanan tersebut, terutama para pengusaha agar turut berperan dalam menjaga stabilitas pasar modal Indonesia,” tutur Putri, merujuk pada tekanan ekonomi global yang dihadapi Indonesia.
Dalam agenda pembangunan nasional, Putri menilai pemuda juga perlu dilibatkan dalam kebijakan yang berorientasi pada hilirisasi dan penguatan ekonomi kerakyatan. Peran generasi muda, menurutnya, harus melampaui kegiatan seremonial dan diwujudkan melalui keterlibatan nyata dalam perumusan kebijakan, pengawasan program, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
“KNPI mendorong pemerintah untuk menjadikan pemuda sebagai salah satu stakeholder pembangunan dalam mengawal semua program yang berbasis ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemuda harus diberi kesempatan untuk berperan sebagai subjek pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan dan pengawasan program pemerintah. Dorongan tersebut menjadi salah satu pesan DPP KNPI kepada pemerintahan Prabowo-Gibran dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Dengan memperluas ruang partisipasi generasi muda, KNPI berharap pembangunan nasional tidak hanya menghadirkan berbagai program bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemuda untuk terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan, mengawasi pelaksanaannya, dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. (Lia Hambali)
